Landasan Falsafah Teknologi Pendidikan

Oleh: Prof. Dr. Yusufhadi Miarso, M.Sc

Falsafah adalah pengertian dan pemikiran tentang kebenaran dan tentang arti keberadaan sesuatu (Kubi 96). Falsafah juga diartikan kegiatan pemikiran yang mendalam dan menyeluruh, serta ujud hasil pemikiran tersebut mengenai kemsemetaan sesuatu

Falsafah ilmu pengetahuan adalah berasal dari kata knowledge sama dengan intergrated science. Landasan ilmu pengetahuan secara ontologi adalah obyek telaah ruang lingkup, secara epistimologi mempertanyanyakan bagaimana objek tersebut ditelaah dan disusun. sedangkan secara aksiologi menayakan apa manfaat telaah.

Ontologi teknologi pendidikan
Secara formal, belajar menjadi objek dari teknologi pendidikan. Meski belajar dapat dilakukan sepanjang hayat, namun kesempatan belajar sangatah terbatas. Disamping itu, banyak sumber belajar yang belum di dayagunakan. Maka, perlu adanya pengkajian untuk mengatasi masalah tersebut dan perlu dilaksanakan pengelolaan yang berkesinambungan.

 Ada beberapa kategori objek formal belajar dalam teknologi pendidikn yaitu:

1. Kelompok Brmain (KB)
2. Taman Kanak - kanak (TK)
3. Sekolah Lanjutan dan Menengah
4. Perguruan Tinggi
5. Tempat Kerja
6. Tempat Ibadah
7. Orang Pribadi
8. Masyarakat
9. Keluarga

 Epistimologi Teknologi Pendidikan

Ada enam garis besar epistimologi dari teknologi Pendidikan:

1. Isomeristik (Penggabungan berbagai disiplin menjadi kebuatan tersendiri)
2. Sistematik (Berurutan, terencana dan terarah)
3. Sinergistik (Berdaya lipat / nilai tambah)
4. Sistemik (Menyeluruh / komprehensif)
5. Inovatif (Pembaharuan apa yang ada)
6. Integratif (Terjalin dalam satu sistem dan tidak terpisahkan)

Download Power point  Landasan Falsfah Teknologi Pendidikan

Model-model Pembelajaran Berbasis Komputer

1. Tutorial

Berdasarkan asal kata, tutorial dapat diartikan dalam dua kategori bentuk kata, yaitu kata benda dan kata kerja. Sebagai kata benda tutorial berarti pelajaran pribadi, guru pribadi,pengajaran tambahan sedangkan sebagai kata kerja tutorial berarti mengajar di rumah, mengajar ekstra, memberi les, pengajaran tambahan, pengajaran pribadi. (Sadily, 1996: 608).

Sedangkan tutorial secara istilah adalah bimbingan pembelajaran dalam bentuk pemberian bimbingan, bantuan, petunjuk, arahan dan motivasi agar siswa belajar secara efektif dan efisien (Hamalik, 2003: 73). 

• Pemberian bimbingan berarti membantu para siswa memecahkan masalah-masalah belajar.
• Pemberian bantuan berarti membantu siswa dalam mempelajari program.
• Pemberian petunjuk berarti memberikan cara belajar agar siswa lebih belajar secara efektif dan efisien.
• Pemberian arahan berarti mengarahkan para siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan dan
• pemberian motivasi berarti memberikan semangat untuk lebih mengikuti pembelajaran yang diterapkan

 

Definisi tutorial dalam pembelajaran berbasis komputer sebagaimana diungkapkan Hernawan (2004) dan Rusman (2008) adalah pembelajaran khusus dengan instruktur yang terkualifikasi dengan menggunakan software komputer yang berisi materi pelajaran yang bertujuan untuk memberikan pemahaman secara tuntas (mastery learning) kepada siswa mengenai bahan atau materi pelajaran yang sedang dipelajari.

 
selengkapnya download disini

Kepelatihan

Menurut Dra. Fetri Yeni J. merupakan Upaya pembiasaan yang merangsang aspek keterampilan, keahlian, berada dalam sebuah sistem

berasal dari kata LATIH artinya Pembiasaan hingga Bisa dan terbiasa

kawasan desain

Desain adalah proses untuk menentukan kondisi belajar. Tujuan desain adalah untuk menciptakan strategi dan produk pada tingkat makro seperti program dan kurikulum, pada tingkat mikro seperti pelajaran dan modul. Defenisi ini sesuai dengan defenisi desain sekarang yang mengacu pada tujuan spesifikasi. Berbeda dengan defenisi dahulu yang lebih menekankan pada kondisi belajar bukan pada komponen-komponen dalam suatu sistem pendidikan/pembelajaran.

Kawasan desain paling tidak mencakupi 4 cakupan utama dari teori dan praktek yaitu

·         Desain sistem pembelajaran

 Yaitu: Prosedur yang terorganisasi yang meliputi langkah-langkah penganalisaan, perancangan, pengembangan, pengaplikasian, dan penilaian pembelajaran.

·         Desain pesan

Yaitu: meliputi perencanaan untuk merekayasa bentuk fisik dari pesan yang mencakup prinsip-prinsip, perhatian, persepsi dan daya serap.

·         Strategi pembelajaran

Suatu spesifikasi untuk menyeleksi serta mengurutkan peristiwa belajar atau kegiatan pembelajaran dam suatu pelajaran.

·         Karateristik pelajar

Segi-segi latar belakang pengalaman pelajar yang bebrpengaruh terhadap efektifitas proses belajarnya.

2. kawasan Pengembangan

Kawasan pengembangan adalah proses penterjemahan spesifikasi desain kedalam bentuk fisik. Dalam kawasan pengembangan terdapat keterkaitan yang kompleks antara teknologi dan teori yang mendorong, baik desain pesan maupun strategi pembelajaran dapat dijelaskan dengan adanya:

·         Pesan yang didorong oleh isi

·         Strategi pembelajaran yang didorong oleh teori

·         Manifestasi fisik dari teknologi perangkat keras, perangkat lunak dan bahan pembelajaran

Kawasan pengembangan dapat diorganisasikan dalam 4 kategori yaitu:

·         Teknologi cetak

Yaitu: cara untuk memproduksi atau menyampaikan bahan, seperti buku-buku dan bahan-bahan fisual yang statis. Terutama melalui proses percetakan mekanis atau fotografis.

·         Teknologi audio visual

Yaitu: cara memproduksi dan menyampaikan bahan dengan menggunakan peralatan mekanis dan elektronis untuk menyampaikan pesan-pesan audio visual

·         Teknologi berbasis computer

Yaitu: cara-cara mmemproduksi dan menyampaikan bahan-bahan dengan menggunakan perangkat yang bersumber pada mikroprosesor

·         Teknologi terpadu

Yaitu: cara untuk memproduksi dan menyampaikan bahan dengan memadukan beberapa jenis media yang dikendalikan computer.

3. kawasan Pemanfaatan

Kawasan ini merupakan kawasan teknologi pendidikan yang tertua diantara kawasan-kawasan yang lain, karena pengunaan bahan audio visual secara teratur mendahului meluasnya perhatian terhadap desain dan produksi pembelajaran sistematis. Kawasan ini digolongkan pada 4 kategori yaitu:

·         Pemanfaatan media

Yaitu: penggunaan yang sistematis dari sumber untuk belajar yang merupakan proses pengambilan keputusan berdasarkan spesifikasi pembelajaran.

·         Difusi inovasi

Yaitu: proses berkomunikasi melalui strategi yang terencana dengan tujuan untuk diadopsi

·         Implementasi dan penggunaan bahan dan strategi pembelajaran dalam keadaan sesungguhnya (bukan tersimulasikan)

yaitu: pelembagaan yang merupakan penggunaan yang rutin dan pelestarian dari inovasi pembelajaran dalam suatu struktur atau budaya organisasi

·         Kebijakan dan regulasi

Yaitu: aturan dan tindakan dari masyarakat (wakilnya) yang mempengaruhi difusi atau penyebaran dan penggunaan teknnologi pembelajaran

4. Kawasan Pengelolaan

Merupakan bagian integral dalam bidang teknologi pendidikan dan dari pesan kebanyakan para teknolog pendidikan atau pengajaran. Pengelolaan meliputi pengendalian teknologi pembelajaran melalui perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinisasian, dan superfisi secara singkat. Ada 4 kategori dalam kawasan pengelolaan yaitu:

·         Pengelolaan proyek

Yaitu: meliputi perencanaan, monitoring dan pengendalian proyek, desain dan pengembangan.

·         Pengelolaan sumber

Yaitu: mencakup perecanaan, pemantauan, dan pengendalian sistem pendukung dan pelayanan sumber. Pelayanan sumber sangat penting artinya karena mengatur pengendalian akses

·         Pengelolaan sistem penyampaian

Yaitu: meliputi perencanaan, pemanatauan, pengendalia “cara bagaimana distribusi bahan diorganosasikan

·         Pengelolaan informasi

Yaitu: meliputi perencanaan, pemantauan, dan pengendalian cara penyimpanan, pengiriman atau pemindahan atau pemrosesan informasi dalam rangka tersdianya sumber untuk kegiatan pembelajaran.

4. kawasan penilaian

Penilaian dalam arti paling luas yaitu aktifitas manusia sehari-hari dalam pendidikan dalam pendidikan formal, banyak diantaranya yang didanai oleh pemerintah federal menuntut perlunya program penilaian yang bersifat formal pula. Berikut defenisi dari jenis-jenis penilaian:

1.      Penilaian program

Yaitu: evaluasi yang menaksir kegiatan pendidikan yang memberikan pelayanan secara berkesinambungan dan sering terlibat dalam penyususnan kurikulum

2.      Penilaian proyek

Yaitu: evaluasi untuk menaksir kegiatan yang dibiayai secara khusus guna menentukan tugas tertentu dalam suatu kurun waktu.

3.      Penilaian bahan (produk pembelajaran)

Yaitu: evaluasi yang menaksi kebaikan atau manfaat isi yang menyangkut benda-benda fisik termasuk buku, pedoman kurikulu, film, pita rekaman, dan produk pembbelajaran lainnya yang dapat dipegang. Dalam kawasan penilaian terdapat 4 subkawasan yaitu:

·         Analisis masalah

Yaitu: mencakup segala penentuan sifat dan parameter masalah dengan nmenggunakan strategi pengumpilan informasi dan pengambilan keputusan analisis masalah diadakan untuk perencanaan program yang lebih memadai.

·         Pengukuran acuan patokan

Yaitu: meliputi teknik-teknik untuk mementukan kemampuan pelajar meguasai materi yang telah ditentukan sebelumnya. PAP memberikan informasi tentang penguasaan seseorang mengenai pengetahuan, sikap, atau keterampilan yang berkaitan dengan tujuan.

·         Penilaian sumatif dan formatif

ü  Penilaian formatif berkaitan dengan pengumpulan informasi tentang kecukupan dan penggunaan informasi ini sebagai dasar pengembangan selanjutnya. Penilaian formatif dilaksanakan pada waktu pengembangan atau perbaikan program atau produk.

ü  Penilaian sumatif berkaitan dengan pengumpuulan informasi tentang kecukupan untuk pengambilan keputusan dalam hal pemanfaatan. Penilaian sumatif dilaksanakan setelah selesai dan bagi kepentingan pihak luar atau pengambil keputusan.

Contohnya: apabila juru masak mencicipi sup maka hal tersebut adalah sumatif, namun apabila para tamu yang menncicipi sup tersebut maka hal tersebut adalah sumatif.

Contohnya : lembaga penyumbang dana, atau calon pengguna walaupun hal tersebut dapat dilaksanakan baik oleh evaluator luar dilibatkan dari pada sekedar penilaian formatif.

UU BHP: Menuju Pendidikan Nirlaba Yang Profesional

Pendidikan memiliki peran amat penting untuk membangun peradaban bangsa sebesar Indonesia. Pendidikan merupakan sarana efektif untuk meningkatkan kecerdasan warga negara dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kesejahteraan umat manusia. Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 telah menegaskan bahwa salah satu tujuan nasional dari bangsa ini adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Agar bangsa ini mampu bersaing dalam percaturan global dan mencapai kemandirian di masa mendatang, pemerintah harus memiliki kemauan politik (political will) yang kuat dalam melakukan reformasi pengelolaan pendidikan. Keberhasilan reformasi dalam pengelolan pendidikan secara nasional diharapkan akan mampu mendorong keberhasilan reformasi di bidang hukum, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Karena melalui pengelolaan pendidikan yang bermutu dan berkualitas akan lahir sumber daya manusia yang unggul dan siap berkompetisi.

Upaya reformasi sistem pendidikan tentu tidak bisa dilakukan secara sembarangan dan sekehandak selera hati. Melainkan harus berpedoman pada seperangkat aturan yang diwujudkan dalam bentuk peraturan yang jelas (rule & regulation), yang dirancang berdasarkan pendekatan sistemik dan kesadaran rasional demi kebaikan serta kepentingan orang banyak. Kita pun mesti tetap berpegang pada prinsip demokratis, berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

Dalam konteks pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Badan Hukum Pendidikan (RUU BHP) yang telah disahkan pada Sidang Paripurna DPR RI hari Rabu 17 Desember 2008, upaya melakukan reformasi pengelolaan pendidikan tersebut mesti didasarkan pada dua buah pertanyaan penting yang menjadi roh RUU BHP. Pertama, Badan Hukum Pendidikan seperti apakah yang kita butuhkan, bukan sekadar yang kita inginkan untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada anak-anak Indonesia? Kedua, desain sistem pengelolaan pendidikan seperti apakah yang hendak kita wujudkan untuk menunjang efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikian dalam kerangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membagun manusia seutuhnya?

Nirlaba dan Profesional

Ada dua poin mendasar yang perlu dipahami dari muatan UU BHP ini dalam rangka reformasi penyelenggaraan pendidikan, yakni BHP adalah badan NIRLABA yang PROFESIONAL.

Dikatakan nirlaba, karena dalam UU BHP terdapat ketentuan-ketentuan sebagai berikut: pertama, BHP tidak boleh mengambil keuntungan (laba) dari penyelenggaraan pendidikan (pasal 4). Seandainya BHP mendapatkan keuntungan dari hasil kegiatannya, maka keuntungan dan seluruh sisa hasil usaha dari kegiatan BHP, harus ditanamkan kembali ke dalam badan hukum pendidikan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan (pasal 37 ayat 6, pasal 38 ayat 3, pasal 42 ayat 6).

Kedua, BHP menjamin dan membantu kalangan tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan dari tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA dan Perguruan Tinggi (pasal 40 ayat 3). Bahkan, BHP menanggung seluruh biaya pendidikan dasar tingkat SD/MI dan SMP/MTS yang diselenggarakan oleh pemerintah (pasal 41 ayat 1). Sedangkan untuk pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, BHP menyediakan paling sedikit 20 persen peserta didik mendapatkan pendidikan gratis bagi yang tidak mampu secara ekonomi (pasal 46 ayat 2).

Ketiga, dalam UU BHP ada ketentuan bahwa BHP wajib menjaring dan menerima Warga Negara Indonesia yang memiliki potensi akademik tinggi dan kurang mampu secara ekonomi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik yang baru. BHP wajib mengalokasikan beasiswa atau bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik Warga Negara Indonesia yang kurang mampu secara ekonomi dan/atau peserta didik yang memiliki potensi akademik tinggi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh peserta didik (pasal 46 ayat 1 dan 2).
Keempat, BHP pendidikan menengah dan pendidikan tinggi tidak boleh memungut dana berlebihan dari masyarakat, maksimal 1/3 (satu pertiga) biaya operasional (pasal 41 ayat 8 dan 9). Selain peserta didik yang memperoleh beasiswa, peserta didik lainnya hanya membayar sesuai dengan kemampuan dalam pembiayaan (pasal 41 ayat 7). Ini karena seluruh biaya investasi, infrastruktur, alat, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan untuk pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA dan Perguruan Tinggi semuanya ditanggung pemerintah dan pemerintah daerah (pasal 41 ayat 1, 3 dan 5).

Kelima, bagi BHP yang mengambil pungutan dari masyarakat lebih dari yang dibatasi, ada sangsi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian pelayanan dari Pemerintah atau pemerintah daerah, penghentian hibah, hingga pencabutan izin. Semenatara, bagi BHP yang menyalahgunakan kekayaan dan pendapatannya seperti mengambil keuntungan dari kegiatan pendidikan, maka ia akan dikenakan sangsi dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan dapat ditambah dengan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)- pasal 63.

Ketentuan dalam pasal-pasal UU BHP tersebut menggambarkan bahwa BHP sangat menghindari terjadinya komersialisasi dan kapitalisasi dalam pendidikan.

Sementara terkait dengan BHP sebagai badan yang profesional, karena dalam BHP ada ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Pertama, BHP diwajibkan memenuhi organ-organ yang di dalamnya terdiri atas berbagai unsur pengelolaan pendidikan, dengan dijelaskan secara rinci mengenai fungsi, tugas, peran dan struktur masing-masing organ tersebut (pasal 14-33).
Kedua, BHP memberikan peluang otonomi pengelolaan pendidikan formal dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah/madrasah pada pendidikan dasar dan menengah, serta otonomi perguruan tinggi pada pendidikan tinggi (pasal 3). Yang berarti bahwa BHP diberikan keleluasaan dalam hal kewenangan dan kemampuan untuk menjalankan kegiatan secara mandiri baik dalam bidang akademik maupun non-akademik (pasal 4 ayat 2).

Ketiga, BHP mengatur adanya akuntabilitas publik bagi yang menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah, dan pendidikan tinggi, yang terdiri atas akuntabilitas akademik dan akuntabilitas non-akademik (pasal 47). Akuntabilitas di sini bermakna kemampuan dan komitmen untuk mempertanggung jawabkan semua kegiatan yang dijalankan badan hukum pendidikan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (pasal 4 ayat 2 butir b).

Keempat, dalam BHP ada prinsip transparansi, yaitu keterbukaan dan kemampuan BHP dalam menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar pelaporan yang berlaku kepada pemangku kepentingan (pasal 4 ayat 2 butir c). BHP juga menekankan adanya pengawasan yang dilakukan melalui sistem laporan tahunan mengenai manajemen dan keuangan (pasal 48-54). Bahkan, laporan keuangan tahunan BHP pendidikan tinggi, harus diumumkan kepada publik melalui surat kabar berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional dan papan pengumuman (pasal 51 ayat 3).

Kelima, BHP mengatur SDM pendidikan yang terdiri atas pendidik dan tenaga kependidikan, yang dapat berstatus pegawai negeri sipil yang dipekerjakan atau pegawai badan hukum pendidikan dengan membuat perjanjian kerja (pasal 55). Sehingga, status kepegawaian dalam BHP menjadi jelas dan ada kontrak untuk mencapai kinerja pendidikan.

Keenam, BHP dituntut agar dapat menjamin mutu dan kualitas pendidikan serta mampu memberikan pelayanan terbaik pada pemangku kepentingan pendidikan melalui prinsip penjaminan mutu dan layanan prima. Sehingga, para pemangku kepentingan terutama peserta didik bisa merasakan kepuasan.

Dengan pendekatan nirlaba dan profesinal dalam penyelenggaraan pendidikan tersebut, maka kita bisa menyimpulkan bahwa konsep pendidikan BHP tidaklah sama dengan BHMN yang selama ini dipandang terlalu komersil dan liberal dalam pendidikan. Kehadiran BHP justru akan mengoreksi keberadaa BHMN. Pasal 66 ayat 2 menegaskan, Perguruan Tinggi BHMN harus mengubah bentuk dan menyesuaikan tata kelolanya sebagai BHP.

Implementasi UU BHP ini, selain pemerintah menyediakan dana yang cukup besar juga perlunya pengawasan semua pihak agar UU BHP ini dapat berjalan sesuai dengan harapan yaitu badan pendidikan nirlaba yang profesional. 
 

http://www.fpks-dpr.or.id/?op=isi&id=6547&kunci=2

sumber:

http://irwanprayitno.info/artikel/1231166489-uu-bhp-menuju-pendidikan-nirlaba-profesional.htm

Model Pembelajaran Proyek

PANDANGAN DASAR_____________________
1. Pendidikan merupakan kebutuhan untuk hidup.
Pendidikan tidak hanya sebagai alat tetapi juga sebagai pembaharu hidup atau renewal of life. Pendidikan dikatakan sebagai kebutuhan untuk hidup, adalah karena adanya anggapan bahwa pendidikan tidak hanya sebagai alat tetapi juga sebagai pembaharu hidup atau renewal of life. Hidup itu selalu berubah, selalu menuju kepada pembaharuan. Hidup adalah a self renewing process throught action upon environment.

2. Pendidikan sebagai pertumbuhan.
Untuk mengaktualkan potensi-potensi anak yang tersembunyi (Potensi tersembunyi yang disebut potensialitas pertumbuhan). Pendidikan sebagai pertumbuhan karena adanya kebelummatangan si anak akan tetapi dalam keadaan tersebut terdapat potensi tersembunyi yang disebut potensialitas pertumbuhan. Dalam mengaktualkan potensi-potensi tersembunyi tersebut, pendidikan memiliki peranan penting.

3. Pendidikan sebagai fungsi sosial.
Pendidikan sebagai fungsi sosial karena anak merupakan individu sekaligus makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan individu lainnya. Oleh karena itu, pendidikan harus mampu memfasilitasi anak dalam melakukan proses sosialisasi sehingga dapat menjadi warga masyarakat yang diharapkan.
Pandangan dasar di atas sesuai dengan filosofi yang mengarah kepada filsafat pragmatisme, yaitu tentang hakikat realitas, manusia dipandang sebagai makhluk yang dinamis, tumbuh dan berkembang. Anak dipandang sebagai individu yang aktif. Dalam pandangan pragmatisme, pendidikan diartikan sebagai proses reorganisasi dan rekonstruksi (penyusunan kembali) pengalaman sehingga dapat menambah efisiensi individu dalam interaksinya dengan lingkungan, dengan demikian mempunyai nilai sosial untuk memajukan kehidupan masyarakat. Selain itu, aliran pragmatisme juga menentang pendidikan tradisional. Tokoh aliran filsafat ini ialah John Dewey dan Williams James.


PRINSIP________________________________
Dalam proses belajar, Dewey menekankan pentingnya prinsip learning by doing (belajar dengan bekerja dan praktik) karena kedua kegiatan tersebut tidak dapat dipisahkan seperti halnya pendidikan dengan kehidupan atau seperti anak dengan masyarakat. Learning by doing ini berlaku bagi semua tingkatan usia anak, sehingga aliran ini mengembangkan teori pendidikan baru dengan prinsip-prinsip antara lain:
1. Anak harus bebas agar dapat berkembang secara wajar.
2. Penumbuhan minat melalui pengalaman langsung untuk merangsang belajar.
3. Guru harus menjadi peneliti dan pembimbing kegiatan belajar.
4. Harus ada kerjasama sekolah dan rumah
5. Sekolah progresif harus merupakan suatu laboratorium untuk melakukan eksperimentasi (Wanan Ardhana, 1986: 16-17).


PENDEKATAN______________________________________
Pendekatan yang dapat diterapkan dalam pembelajaran barang sesungguhnya, antara lain:
4. Pendekatan inquiri
Pendekatan yang melibatkan keterampilan pemerolehan berbagai konsep pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan nilai-nilai yang dilakukannya sendiri melalui sejumlah proses seperti mengamati, mencari dan menemukan, dsb.
5. Pendekatan konstruktivisme
Pendekatan yang mengupayakan anak membangun sendiri pengetahuannya melalui proses belajar mandiri.
6. Children Centre
Merupakan pendekatan yang menganggap pusat kegiatan pembelajaran bertitik tolak pada aktivitas anak. Cara pandang ini meyakini bahwa murid atau anak memiliki kemampuan sendiri melalui berbagai aktivitas dalam mencari, menemukan, menyimpulkan serta mengkomunikasikan sendiri berbagai pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai.


METODE________________________________
Metode yang dapat digunakan atau dikembangkan, antara lain :
1. Metode buah limau (menjadi ciri khas)
Metode pendidikan yang dilaksanakan dalam menanamkan budi pekerti dan kata hati anak yaitu dengan mengalahkan keburukan tingkah laku anak dengan perbuatan baik. Oleh karena itu pendidikan ini menentang adanya hukuman sebagai bentuk alat pendidikan.
2. Metode penemuan
Metode pendidikan yang mengkondisikan anak untuk mencari dan menemukan sendiri pengetahuannya, mengembangkan kemampuan dan keterampilan pada anak agar lebih kreatif dan aktif.
3. Metode observasi
Metode yang Bahan pengajaran disajikan dengan konkret sehingga anak dapat melakukan pengamatan dan mengalami secara langsung.
4. Metode eksperimen
Metode pembelajaran yang dilakukan dengan cara mengikuti dan melaksanakan prosedur percobaan ilmiah dalam memahami suatu gejala atau peristiwa tertentu. Metode ini menuntut keaktifan anak untuk melakukan percobaan sendiri, mengamati proses dan hasil percobaan yang dilakukannya. Sehingga anak dapat berpikir dan bekerja secara sistematis.
5. Metode problem solving
Metode pengajaran yang melibatkan guru dan siswa untuk memecahkan suatu masalah yang berkaitan dengan bahan pembelajaran.
6. Metode demonstrasi
Metode pengajaran yang dilakukan dengan cara memperlihatkan suatu bentuk proses atau kegiatan tertentu agar dapat diikuti oleh anak.
7. Metode diskusi
Metode dengan mengajar anak membicarakan suatu benda atau peristiwa yang akan dibahas bersama.
8. Metode resitasi
Metode dengan memberikan penugasan pada anak untuk mengerjakan berbagai kegiatan atau permainan tertentu.
9. Metode tanya jawab
Metode yang melibatkan anak dan guru melakukan kegiatan tanya jawab tentang suatu tema, objek atau peristiwa tertentu.


SUMBER BELAJAR________________________
• Lingkungan di sekitar anak.
• (TV, tape-recorder,VCD-player), ke Kebun Binatang, Musium, Taman Mini, Taman Buah atau Taman Impian Jaya Ancol.


LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN________
Model pengajaran proyek dilaksanakan dengan menggunakan lima langkah sebagai berikut :
a. Langkah Persiapan
Guru mempersiapkan tema dan pokok masalah yang akan dilaksanakan dengan menggunakan pengajaran proyek. Setiap bidang studi (pengembangan) yang sesuai dengan tema atau pokok masalah tersebut disusun dan diorganisasikan dalam suatu rencana pengajaran (misalnya satuan pelajaran atau satuan kegiatan harian). Dalam langkah pertama, guru hendaknya mengidentifikasi dan merelevansikan isi setiap bidang studi yang akan dilaksanakan dengan pengajaran proyek.
Pada tahap persiapan, guru juga harus mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan:


1. Pemberian materi yang akan diberikan secara klasikal.
2. Pemberian bahan pengajaran secara tertulis sehingga anak dapat memiliki pemahaman yang lebih mendalam berkaitan dengan isi bahan pelajaran.
3. Jenis-jenis tugas yang dikerjakan anak secara kelompok (5-7 orang) atau perorangan.
4. Menetapkan jumlah jam yang akan digunakan pada setiap jam pelajaran.
5. Rencana perjalanan sekolah yang akan dilaksanakan.
6. Rencana pameran yang akan diselenggarakan oleh anak-anak.

b. Pendahuluan
Dalam kegiatan pendahuluan, guru mengadakan percakapan bersama anak-anak secara klasikal tentang tema atau pokok masalah serta bidang studi yang berkaitan. Percakapan ini sekaligus dapat menjajaki kesanggupan anak dalam mengenal bahan pelajaran serta tugas yang akan dikerjakannya. Percakapan juga dimaksudkan membangkitkan perhatian dan semangat anak-anak untuk melihat, menyelidiki, menyimpulkan dan mengkomunikasikan tentang sesuatu yang ditemukannya. Dalam kegiatan percakapan, guru dapat menulis hal-hal yang sudah dikenal anak dari tema atau pokok masalah yang sedang dibicarakan. Hasil percakapan ini akan mengidentifikasi berbagai pokok proyek dalam setiap bidang studi yang akan diselidiki anak.
c. Perjalanan Sekolah atau Survey
Perjalanan sekolah atau survey dilakukan pada beberapa keluarga atau rumah yang berdekatan dengan lokasi sekolah. Masing-masing kelompok murid sesuai dengan tugasnya melakukan pengamatan pada berbagai hal yang menjadi persoalan. Agar perjalanan sekolah tersebut berlangsung tertib maka guru harus memberikan dan menanamkan tata tertib pada anak ketika akan melakukan kunjungan, misalnya bersikap dan berbicara sopan, membawa buku catatan.

d. Pengolahan Masalah
Setelah mengadakan kunjungan tiap kelompok secara tertib kembali masuk ke sekolah dengan membawa hasil pengamatan. Semua data yang dikumpulkan kelompok dilaporkan pada guru sebelum disampaikan pada diskusi dan laporan pengamatan tiap kelompok dalam presentasi kelompok. Secara bergiliran setiap kelompok memperoleh kesempatan yang sama untuk menjelaskan, menyimpulkan dan menyampaikan berbagai temuan sesuai dengan tugasnya. Kegiatan pengolahan masalah selanjutnya dapat dilakukan murid baik secara individu maupun kelompok. Pada tahap ini akan tampak kesibukan para murid dalam mengerjakan berbagai tugasnya. Dengan demikian, kelas memperlihatkan fungsinya sebagai laboratorium bagi murid-murid untuk belajar sambil mengerjakan sesuatu. Disinilah aplikasi (penerapan) konsep “learning by doing” diwujudkan oleh Kilpatrick sebagai kelanjutan dari pengembangan konsep pendidikan Dewey.

e. Pameran
Sesuai dengan rencana, pameran dirancang dan dilaksanakan dari dan oleh anak itu sendiri. Anaklah yang menyusun meja dan kursi sehingga menjadi satu stand pameran. Anak juga yang menghiasi stand tersebut dengan taplak meja, warna-warni, pas bunga serta menempatkan berbagai hasil pengolahan pengamatan. Guru lebih banyak bertindak sebagai pengawas dan pembimbing anak-anak dalam mempersiapkan stand pameran sebaik mungkin. Pada hari (berlangsungnya acara) yang telah ditentukan sesuai dengan undangan maka para orang tua dan keluarga di sekitar sekolah berpartisipasi untuk hadir melihat, mengamati, bertanya dan memberikan berbagai tanggapan pada berbagai stand yang disiapkan anak-anak.

Referensi:
Hapidin. 2009. KDPBS. Bekasi: STAI Bani Saleh
Sumber : http://justranata.blogspot.com/2010/05/model-pembelajaran-proyek.html